Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, angkat suara soal aksi unjuk rasa yang digelar gabungan organisasi masyarakat (Ormas) yang menamakan diri Fraksi Kaltim. Kelompok ini belakangan beberapa kali turun ke jalan menolak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Firnadi menyebut aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang sah dalam negara demokrasi.
“Ya, bagus saja. Ada dukungan aspirasi dari masyarakat yang menyuarakan kepedulian,” kata Firnadi, Jumat (23/11/2025).
Ia menegaskan Pemprov dan DPRD Kaltim tidak tinggal diam. Menurutnya, Gubernur Kaltim telah bertemu langsung dengan kementerian terkait untuk menyampaikan keberatan daerah atas rencana pemangkasan tersebut.
“Sekarang ketika masyarakat ikut bergerak menyuarakan hal yang sama, saya kira itu positif,” ujarnya.
Firnadi menilai alasan penolakan yang disuarakan Ormas cukup beralasan. Pemotongan TKD dan turunnya DBH dinilai berdampak langsung pada kemampuan daerah menjalankan pembangunan. Selama ini APBD Kaltim berjalan dengan pola belanja sekitar Rp21 triliun. Jika terjadi pengurangan hingga Rp6 triliun, sejumlah program dipastikan tak bisa dijalankan.
Meski begitu, ia berharap aksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum. Ia menegaskan seluruh pihak di daerah telah berupaya maksimal agar kebijakan pusat tidak memberi dampak besar terhadap pembangunan di Kaltim.
“Harapannya, semuanya berjalan sesuai koridor ketentuan,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
