Editorialkaltim.com – Kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan pemerintah mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Timur. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi untuk menjaga stabilitas distribusi sekaligus menghindari aksi pembelian berlebihan di tengah dinamika ekonomi global.
Anggota DPRD Kaltim Salehuddin menilai kondisi Indonesia hingga kini masih tergolong aman dibanding sejumlah negara lain yang mengalami gejolak harga energi. Ia menyebut, situasi nasional tidak menunjukkan lonjakan ekstrem yang bisa memicu kepanikan di masyarakat.
“Jika dibandingkan negara lain, kondisi Indonesia relatif stabil tanpa lonjakan harga signifikan, sehingga masyarakat tidak perlu panik berlebihan menghadapi kebijakan pemerintah,” ujarnya, Kamis (2/2/2026), di Samarinda.
Salehuddin menjelaskan, pembatasan konsumsi BBM bukan indikasi kelangkaan stok, melainkan bentuk antisipasi agar distribusi tetap terkendali. Ia menegaskan, tanpa pengaturan, potensi panic buying bisa terjadi dan berdampak luas terhadap ketersediaan BBM.
Menurutnya, ketika masyarakat membeli secara berlebihan, distribusi bisa terganggu meski stok sebenarnya mencukupi. Situasi seperti itu berpotensi menimbulkan kesenjangan akses antar kelompok masyarakat.
“Pembatasan ini dilakukan agar tidak terjadi panic buying, karena jika masyarakat membeli berlebihan, distribusi bisa terganggu meski stok sebenarnya tersedia,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi penumpukan BBM oleh kelompok tertentu jika tidak ada pembatasan. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat lain, terutama kalangan menengah ke bawah, kesulitan mendapatkan BBM.
“Pembatasan bertujuan mencegah penumpukan oleh kelompok tertentu, sehingga distribusi tetap merata dan masyarakat kecil masih memiliki akses mendapatkan BBM secara adil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Salehuddin menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga situasi tetap kondusif. Ia mengajak masyarakat untuk merespons kebijakan pemerintah secara bijak dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar.
Selain itu, DPRD Kaltim juga berkomitmen melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut agar berjalan sesuai aturan serta tidak disalahgunakan pihak tertentu.
“DPRD akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan sesuai aturan serta tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi merugikan masyarakat,” tutupnya.
Dengan langkah pembatasan ini, diharapkan distribusi BBM tetap terkendali dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan energi secara merata tanpa gangguan berarti.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
