gratispoll
KaltimKukar

DPRD Kaltim Soroti Masalah Daya Tampung Sekolah di Kukar

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti persoalan mendasar yang masih membayangi dunia pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terutama saat penerimaan peserta didik baru. Salah satu isu utama yang disebutnya adalah terbatasnya daya tampung sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah calon siswa.

“Memang, baik murid maupun orang tua itu lebih berminat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, karena dianggap lebih mudah dan fasilitasnya lebih lengkap. Kecuali sekolah swasta yang memang unggulan, karena sapras dan kualitasnya lebih baik, tapi tentu itu sebanding dengan kebutuhan biaya yang juga lebih tinggi,” ujar Sarkowi, Selasa (10/6/2025).

Baca  Polda Kaltim dan DPRD Sinergi Demi Pemilu 2024 yang Aman dan Kondusif

Sarkowi juga menyinggung tantangan geografis Kukar yang luas, sehingga perencanaan pembangunan sekolah harus dilakukan dengan cermat agar bisa menjangkau seluruh masyarakat.

“Kalau kita mau bangun sekolah, kita harus cermat sekolahnya mau dibangun di mana. Di Kukar ini harus benar-benar dikaji karena jangkauan antarwilayah sangat jauh,” jelasnya.

Meski jumlah sekolah di Kukar disebutnya sudah cukup banyak, masalah keterbatasan daya tampung tetap muncul setiap tahun. Salah satu solusi yang sedang dikaji adalah pembangunan sekolah baru di wilayah Loa Tebu. Lokasi ini dinilai strategis untuk menjangkau peserta didik dari desa dan kelurahan yang jauh dari pusat kota.

Baca  Lakukan Kunjungan Kerja Dapil, Junadi Serap Aspirasi Warga Desa Rapak Lambur

Namun, persoalan baru muncul terkait ketersediaan lahan. Sarkowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam proses penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah.

“Kalau kita bangun sekolah, tentu harus ada pembebasan lahan. Itu makan waktu dan jadi beban berat. Kita harapkan ada kerja sama, misalnya provinsi yang bangun, tapi lahannya milik kabupaten, atau bisa juga hibah dari tokoh masyarakat,” katanya.

Baca  Darlis Soroti Partisipasi Pilkada Samarinda, Harap Kualitas Publik Meningkat

Keterbatasan daya tampung ini, kata dia, berdampak pada siswa yang tak lolos seleksi di sekolah tujuan. Akibatnya, tak sedikit dari mereka yang terpaksa menunda sekolah selama satu tahun.

“Memang kasusnya cukup banyak tahun lalu, siswa tidak diterima karena tidak bisa masuk ke sekolah yang ingin didaftari. Akhirnya mereka menunggu tahun depan,” pungkasnya.(adr/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button