Editorialkaltim.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti ketimpangan insentif yang dialami pengawas madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim. Hingga kini, para pengawas tersebut belum menerima insentif dari pemerintah daerah, berbeda dengan pengawas sekolah di bawah Dinas Pendidikan yang sudah mendapatkannya secara rutin.
Darlis mengungkapkan hal itu seusai pertemuan Komisi IV dengan sejumlah pengawas madrasah Kemenag Kaltim. Dalam pertemuan tersebut, para pengawas menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan, terutama terkait beban kerja dan fasilitas penunjang yang terbatas.
“Informasi yang kami terima, pengawas madrasah belum mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi. Sementara pengawas di bawah Dinas Pendidikan sudah menerima secara rutin. Ini tentu menimbulkan ketimpangan yang harus segera dicarikan solusinya,” kata Darlis, Rabu (26/11/2025).
Ia menegaskan para pengawas madrasah memikul tanggung jawab yang besar. Satu pengawas bisa menangani pengawasan hingga 20 sekolah, namun tidak dibarengi tunjangan, insentif, maupun sarana yang memadai.
“Tanpa dukungan anggaran, mereka jelas kesulitan bekerja maksimal,” ujarnya.
Karena itu, para pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam berharap Pemprov Kaltim dapat mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan mutu pendidikan di madrasah berjalan optimal.
Darlis menyatakan Komisi IV akan segera meminta pemerintah provinsi merumuskan solusi konkret agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara pengawas pendidikan di dua instansi berbeda.
“Penyetaraan insentif bukan hanya soal kesejahteraan. Ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh di Kaltim,” tegasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
