Editorialkaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Yenni Eviliana menyoroti masih banyaknya proyek pembangunan yang mangkrak dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025. Sorotan itu disampaikan usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).
Dalam penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, sejumlah proyek pembangunan disebut belum rampung. Yenni menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi agar tidak terus berulang pada tahun berikutnya.
Ia mengatakan, proyek yang belum selesai paling banyak ditemukan pada sektor pendidikan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
“Banyak sekali kalau di Disdik tadi, lihat kan? Ditampilkan,” katanya.
Menurut Yenni, lemahnya perencanaan dan pengawasan menjadi salah satu penyebab proyek pembangunan tidak berjalan sesuai target. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memulai pembangunan.
“Mudah-mudahan di LKPJ tahun ini nanti ke depannya ada perbaikan, dari perencanaan dan pengawasan pada saat pembangunan itu betul-betul sesuai,” ujarnya.
Ia menegaskan, proyek pembangunan seharusnya dapat diselesaikan tepat waktu dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran yang telah digelontorkan justru berujung pada bangunan terbengkalai.
“Jadi tidak ada lagi bangunan mangkrak, bangunan tidak jadi,” tuturnya.
Yenni berharap hasil evaluasi dalam pembahasan LKPJ tersebut dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan agar setiap proyek yang direncanakan benar-benar berjalan optimal dan tidak berhenti di tengah proses pembangunan.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
