Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan program pendidikan gratis untuk Perguruan Tinggi (PT) atau yang dikenal dengan sebutan Gratispol akan terus dikoordinasikan secara intensif dengan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan program tidak melanggar aturan dan berjalan sesuai koridor hukum.
Ia menjelaskan koordinasi tersebut penting karena PT bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Untuk itu, segala bentuk bantuan atau program di luar kewenangan, seperti pendidikan tinggi, harus dikonsultasikan dan dikolaborasikan dengan pemerintah pusat “Kita tahu bahwa kewenangan provinsi hanya sampai pada tingkat SMA dan SMK,” jelasnya, Selasa (10/6/2025).
Ia menambahkan, penggunaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai regulasi yang berlaku. Ia menegaskan, pihaknya akan memberi dukungan penuh untuk suksesnya program tersebut melalui regulasi yang ada. “Kita ingin dukung program ini secara regulasi dan teknis agar bisa berjalan dengan aman, tidak menyalahi aturan, dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat,” lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menyampaikan komitmen DPRD Kaltim untuk terus mengawal dan mendukung program-program pendidikan yang berpihak pada rakyat. Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan pusat, program Gratispol dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kaltim. (adr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
