Editorialkaltim.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Fadly Imawan mengakui keterbatasan program Gratispol pendidikan. Program yang memberikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat Kaltim ini belum sepenuhnya menanggung seluruh biaya pendidikan pelajar di daerah tersebut.
Menurutnya, khusus untuk bantuan pendidikan di sejumlah sekolah swasta tingkat SMA/SMK di Kaltim, belum semua siswa bisa digratiskan. Pemerintah, dalam hal ini, memiliki keterbatasan anggaran sehingga yang diberikan baru sebatas subsidi pendidikan.
Ia menjelaskan, anggaran yang dipakai untuk membiayai program Gratispol masih bersumber dari APBD tahun sebelumnya. Untuk tahun ini jumlahnya terbatas, namun pada 2026 direncanakan seluruhnya dapat tercover dengan alokasi anggaran yang lebih besar.
“Ya di anggaran APBD perubahan nanti akan dibahas secara detail. Kalau sekarang kan masih menggunakan anggaran tahun kemarin. Nanti akan diperbaharui,” ungkapnya, Senin (25/8/2025).
Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah tetap berupaya agar program ini berjalan meski dengan dana terbatas. Pihaknya juga sudah memberikan keterangan kepada sekolah swasta agar tetap diperbolehkan menarik iuran dengan batas tertentu demi keberlangsungan operasional pendidikan.
“Jadi misalnya kebutuhan Rp300 ribu, pemerintah baru mampu Rp150 ribu, maka sisanya boleh diambil dari iuran siswa. Seperti itu skemanya,” pungkasnya.
Ia berharap semua pihak memahami kondisi pemerintah saat ini. Fadly optimistis dengan sinergi dan kerja sama bersama stakeholder, keberhasilan program pendidikan gratis bagi masyarakat Kaltim bisa benar-benar terwujud. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
