Editorialkaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Apansyah, menegaskan pihaknya akan memanggil seluruh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim guna membahas temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut ia sampaikan usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
“Meskipun Pemprov Kaltim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan berarti tidak ada catatan. Masih ada temuan dan rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti. Untuk itu, kami akan memanggil semua instansi terkait,” ujar Apansyah.
Menurutnya, pemanggilan tersebut bertujuan menggali lebih jauh penjelasan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu terkait temuan yang tercantum dalam LHP serta untuk memastikan sejauh mana kesiapan mereka dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi perbaikan yang direncakan 60 hari ke depan.
“Ini bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Kami ingin memastikan bahwa rekomendasi dari BPK tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara nyata oleh setiap instansi,” tegasnya.
Ia menambahkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah harus menjadi prioritas bersama. Selain itu WTP bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya perbaikan yang berkelanjutan.
“Penghargaan ini baik, tapi yang terpenting adalah komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya. (adr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
