DPRD Desak Pemkab PPU Buat Data Stunting Sendiri, Tak Lagi Andalkan Provinsi
Editorialkaltim.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendesak agar Pemkab segera menyusun indikator stunting sendiri di tingkat daerah. Selama ini, pengambilan kebijakan disebut terlalu bergantung pada data provinsi yang dianggap kurang akurat.
Ketua Pansus LKPJ DPRD PPU, Thohiron, menilai penggunaan data provinsi membuat daerah kesulitan menyusun program intervensi yang presisi. Akibatnya, banyak program yang bersifat umum dan tidak menyasar akar persoalan.
“Bagaimana kita mau tepat sasaran kalau data saja masih pinjam? Kita harus punya basis sendiri untuk bertindak,” ucap Thohiron dalam sesi penyampaian evaluasi di rapat paripurna, Rabu (28/5/2025).
Ia menyebutkan bahwa status stunting di PPU selama ini hanya bisa digambarkan sebagai “mendekati” atau estimasi. Tanpa angka resmi tingkat kabupaten, evaluasi dan pengawasan terhadap intervensi pun menjadi lemah.
Menurut Thohiron, penting bagi Pemkab menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, dan stakeholder lain untuk menyusun indikator lokal yang relevan. Ia juga menekankan perlunya pembaruan data secara periodik.
“Kita harus punya kemampuan membaca kondisi sendiri. Jangan terus-terusan pakai kacamata orang lain,” katanya.
Langkah ini dinilai mendesak mengingat angka stunting di PPU masih menyentuh 14,90 persen. Dengan indikator lokal, Pemkab diyakini bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
