Editorialkatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang kembali menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berdampak pada banyaknya kegiatan yang mangkrak setiap tahunnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengungkapkan bahwa kondisi ini bukan hal baru, bahkan hampir tiap tahun terjadi. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran.
“Serapan anggaran yang rendah ini bukanlah prestasi. Kita juga harus pahami karena adanya Inpres kemarin itu mempengaruhi serapan anggaran, soalnya pemerintah harusnya sudah mengeksekusi tapi tiap OPD masih harus membuka lagi aturan Inpres dan terkadang itu lagi yang butuh waktu,” ujar Winardi.
Pria yang akrab disapa Awin ini menyebut bahwa dengan adanya Inpres ini tentunya sudah ada kajian dari pusat bahwa daerah harus melaksanakan.
“Kalau terkait masalah proyek-proyek yang belum berjalan itu tinggal OPD. Apakah menunggu regulasi selanjutnya, karena Inpres ini kan sifatnya mendadak, kemudian turunan rujukannya harus ada, jadi dari kementerian yang kemudian diperwalikan terkait dengan pergeseran ini lalu hasil itu disampaikan ke pimpinan DPRD,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya evaluasi lebih ketat dari pemerintah daerah agar setiap OPD mampu menyusun rencana kerja yang realistis dan menyesuaikan dengan regulasi yang ada.
DPRD berharap pemerintah dapat mengambil langkah strategis agar serapan anggaran bisa lebih optimal ke depannya, mengingat rendahnya realisasi anggaran dapat berdampak pada lambatnya pembangunan dan pelayanan publik di Bontang.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 masih belum ada angka pastinya, pasalnya belum ada surat resmi yang masuk. Sementara dalam menentukan anggaran tersebut harus ada proyeksi.
“Sejauh ini belum ada usulan-usulan prognosa dari OPD, kemungkinan bulan Juni baru mulai pembahasan karena usulan tersebut yang akan menjadi acuan berapa jumlahnya atau apakah ada yang kurang yang harus diprioritaskan, dan proyeksinya tidak boleh kurang ataupun berlebihan, harus nilai rata-rata,” tandasnya. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
