Editorialkaltim.com – DPRD Bontang menyoroti layanan administrasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dinilai masih kurang responsif.
“Semestinya kalau pasien darurat langsung ditangani saja terlebih dahulu, bukan ditanya menggunakan skema pembiayaan apa. Apakah BPJS atau umum,” ungkap Muhammad Irfan saat tengah melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Bontang Selatan II, Senin (7/7/2025).
Politisi PAN ini menilai bahwa pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi emergency, tidak boleh terhambat oleh urusan administratif.
“Saya pribadi pernah langsung merasakan ketika mengantarkan Wakil Ketua DPRD Bontang Pak Maming. Saat itu beliau mengalami serangan jantung dan di rumah sakit itu justru yang ditanyakan malah ini pengobatannya pakai BPJS atau umum. Saya yang mengantar akhirnya marah karena bagaimana bisa kita yang menganggarkan tapi kita juga yang dipersulit,” bebernya.
Selain itu, keluhan serupa juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan. Katanya, pelayanan terhadap pasien adalah bagaimana memberikan pertolongan pertama, bukan mempertanyakan soal skema pembiayaan kepada mereka.
“Ini orang sudah sekarat masih ditanya dulu pakai BPJS atau umum. Semestinya dilayani dulu karena pasti akan ada perawatan, kalau pasien sudah mulai membaik baru ditanyakan,” pintanya.
Menjawab hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang, Bakhtiar Mabe mengatakan jika ke depan pihaknya akan memperbaiki terkait administrasi pelayanan.
“Soalnya kenapa itu kami tanyakan karena biasanya kami dari puskesmas yang mengantar ke rumah sakit pasti juga akan ditanyakan terkait administrasinya oleh pihak rumah sakit, itulah kenapa kami juga pasti akan mempertanyakan,” jawabnya.
(lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
