Editorialkaltim.com — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyoroti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dinilai cenderung seremonial.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan pola Musrenbang saat ini harus dibenahi. Jika tidak, dikhawatirkan Musrenbang hanya akan menjadi agenda rutin formalitas yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi pemerintah dan memicu ketidakpercayaan masyarakat.
Katanya, setiap tahun banyak usulan warga yang muncul dalam Musrenbang, namun hanya sedikit yang terealisasi. Ia menilai proses Musrenbang kerap berakhir menjadi formalitas tanpa tindak lanjut.
“Musrenbang ini kan seharusnya bukan hanya rutinitas tahunan. Kita harus benar-benar mendengar suara masyarakat dan menjadikannya dasar dalam menyusun program pembangunan,” ucapnya saat ditemui belum lama ini.
Lebih lanjut, ia juga meminta Pemerintah Kota Bontang agar lebih transparan dalam menetapkan skala prioritas. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana aspirasi mereka diakomodasi.
“Kalau hasil Musrenbang ini terus tertunda pelaksanaannya, maka warga akan semakin skeptis. Untuk itu, usulan itu harus benar-benar dilaksanakan sebagai program pembangunan,” jelasnya.
Politisi NasDem ini menegaskan pentingnya evaluasi, apalagi usulan-usulan yang disampaikan warga melalui rembuk di tingkat kelurahan harus dijadikan dasar konkret.
“Kami (Komisi C) berharap ke depan pemerintah bisa memastikan setiap usulan prioritas benar-benar diaplikasikan sesuai dengan rencana supaya kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak menurun,” tutupnya.(lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
