DPR Targetkan Revisi UU Minerba Disahkan Pekan Depan, Kampus Siap-siap Dapat Izin Tambang

Editorialkaltim.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menetapkan target untuk menyelesaikan pembahasan revisi keempat Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada Selasa (18/2/2025).

Ketua Baleg, Bob Hasan, mengungkapkan hal ini dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, serta perwakilan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

“Kami berharap pembahasan di tingkat satu ini dapat tuntas di masa sidang II ini, sehingga pada rapat paripurna yang akan datang, RUU Minerba ini dapat disahkan menjadi undang-undang,” ujar Bob Hasan di Gedung DPR, Selasa (11/2/2025) seperti dikutip dari TV Parlemen.

Dalam revisi UU Minerba kali ini, salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dan UMKM, yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan serta pemberdayaan kedua sektor tersebut dalam industri minerba.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, juga menyampaikan optimisme terkait jadwal pembahasan yang telah ditetapkan.

“Kami mengikuti target yang sudah disepakati dengan DPR. Saat ini, kami sedang menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan kami serahkan kepada DPR besok pagi,” kata Yuliot.

Berikut adalah poin penting dalam revisi UU Minerba yang telah dirumuskan:

1. Pasal 174, pengaturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan setelah undang-undang ini diundangkan.

2. Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, dan Pasal 31A berkaitan dengan penyesuaian ketentuan imbas dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemanfaatan ruang.

3. Pasal 51 mengatur penetapan wilayah izin umum pertambangan mineral, logam atau batu bara yang diberikan secara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang berfungsi meningkatkan ekonomi daerah.

4. Pasal 51A menetapkan pemberian wilayah izin umum pertambangan mineral logam secara prioritas kepada perguruan tinggi, dengan pertimbangan luas wilayah izin, akreditasi perguruan tinggi, dan tujuan peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

5. Pasal 51B, wilayah izin umum untuk pertambangan logam dan batu bara dalam konteks hilirisasi diberikan secara prioritas kepada badan usaha swasta.

6. Pasal 75, pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP PK) pertambangan secara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, atau badan usaha milik perguruan tinggi.

7. Pasal 104A, untuk meningkatkan nilai tambah mineral atau batu bara, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset nasional, lembaga riset daerah, BUMN, atau badan usaha milik daerah/swasta untuk melakukan penyelidikan, penelitian, atau kegiatan proyek pada wilayah yang ditugaskan.

8. Pasal 114B, terkait pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan sebagian penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, yang dikelola oleh menteri.

9. Pasal 173B, terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan sebelum undang-undang ini berlaku, dan jika terdapat tumpang tindih wilayah izin, berdasarkan evaluasi pemerintah, izin tersebut dapat dicabut dan dikembalikan kepada negara. Aturan ini juga mencakup penataan dan pemanfaatan wilayah IUP P, IUP PK, dan IPR yang telah diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi menteri.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya