DPR Kini Bisa Rekomendasikan Copot Kapolri hingga Pimpinan MK

Editorialkaltim.com – DPR RI baru saja menyetujui revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Revisi ini memperkenalkan Pasal 228A yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi pejabat di lembaga atau institusi yang telah disahkan melalui rapat paripurna.

Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Daniel Johan, sebelumnya DPR tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pejabat yang telah lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Dengan adanya revisi ini, DPR kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat tertentu,” jelas Daniel dilansir dari Parlementaria Kamis (6/2/2025).

Daniel menambahkan bahwa revisi ini bertujuan untuk membuat DPR lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Ini termasuk rekomendasi pemecatan atau perbaikan terhadap pejabat yang dianggap bermasalah.

“Salah satu bentuknya bisa berupa rekomendasi pemecatan, tetapi bisa juga rekomendasi perbaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Herman Khaeron, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, menekankan bahwa meskipun DPR tidak memiliki kewenangan untuk langsung memberhentikan pejabat yang bermasalah, mereka memiliki kapasitas untuk melakukan evaluasi.

“Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPR dan menjaga kredibilitas terhadap hasil pembahasan komisi,” ungkap Herman.

Beberapa pejabat yang bisa dicopot berdasar aturan baru adalah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panglima TNI, Kapolri, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hingga hakim Mahkamah Agung (MA). (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya