IKNNasional

DPR Desak Presiden Segera Tetapkan Kepala Definitif Badan Otorita IKN

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus (Foto: DPR RI)

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menyatakan kejutannya atas berita pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Pengunduran ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam konferensi pers di Istana Negara beberapa hari lalu.

Dalam keterangannya, Guspardi menekankan pentingnya kelanjutan proyek pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan menjadi obsesi Presiden Joko Widodo.

“Presiden harus segera menunjuk pejabat definitif agar pembangunan IKN dapat berjalan maksimal lagi,” ujar Guspardi saat Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II ke Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/6/2024).

Baca  Antisipasi El Nino, Presiden Jokowi Ungkap Rencana Impor Beras Tahun Depan

Menurut Guspardi, pelaksana tugas (Plt) tidak dapat mengoptimalkan pembangunan seperti pejabat definitif. Oleh karena itu, ia berharap pergantian bisa segera dilakukan untuk menghindari penundaan progres pembangunan.

Terkait pergantian ini, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Badan Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala.

Baca  AHY Sebut IKN Nusantara Sebagai Simbol Kemajuan Indonesia

Kedua pejabat tersebut ditugaskan untuk mempercepat realisasi pembangunan IKN, termasuk menyelesaikan masalah status tanah dan pembentukan pemerintah daerah khusus IKN.

“Ada banyak masalah yang harus diselesaikan terkait IKN, termasuk pembebasan lahan yang masih terkendala,” terang Guspardi mengenai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Otorita IKN dua bulan lalu. Saat itu, dilaporkan bahwa progress pembangunan baru mencapai 40-60 persen dari target.

Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada 2.086 hektare lahan yang belum sepenuhnya siap untuk pembangunan IKN. Dari jumlah tersebut, ada prioritas utama seperti lahan pengendali banjir di Sepaku seluas hampir 2,75 hektar dan lahan untuk jalan tol akses IKN yang terdiri dari 48 bidang tanah seluas 44,6 hektare. (ndi)

Baca  Jokowi Resmikan Pembangunan PLTS di IKN Berkapasitas 50 Megawatt, Mampu Kurangi 104.000 ton Emisi Karbon Tiap Tahun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button