Editorialkaltim.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat terwujudnya desa mandiri di Kaltim.
Hal itu ia sampaikan usai mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim di Hotel Gran Fatma, Tenggarong, Senin (3/11/2025).
Menurut Puguh, kegiatan tersebut berlangsung produktif dan menghasilkan banyak masukan terkait perkembangan indeks desa tahun 2025 di seluruh wilayah Kaltim. Ia menyebut forum lintas daerah itu menghadirkan berbagai pandangan konstruktif dari sejumlah kabupaten, termasuk Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat (Kubar).
“Dari forum ini kami mendapatkan banyak masukan penting yang bisa menjadi bahan evaluasi dan dasar arah kebijakan ke depan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, target utama DPMPD Kaltim dalam RPJMD provinsi tetap berfokus pada peningkatan jumlah desa mandiri. Namun, langkah itu menurutnya harus diawali dengan memperkuat desa tertinggal dan berkembang.
“Kita tidak bisa langsung melompat ke desa mandiri tanpa memperkuat pondasi di desa tertinggal. Proses ini tidak boleh hanya berhenti di dokumen, tetapi harus diimplementasikan lewat program nyata di lapangan,” tegas Puguh.
Puguh menambahkan, keberhasilan pembangunan desa memerlukan kolaborasi menyeluruh, tidak hanya antara pemerintah provinsi dan kabupaten, tetapi juga melibatkan pihak swasta, masyarakat, hingga tokoh adat dan pemuda desa.
“Kami melihat kolaborasi ini sangat efektif dalam mendorong percepatan pembangunan, terutama untuk tiga desa tertinggal di wilayah Kutai Barat yang saat ini jadi prioritas intervensi,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui masih ada sejumlah kendala teknis dan administratif yang harus segera dibenahi, termasuk keterlambatan pencairan anggaran di beberapa kabupaten. Beberapa sektor seperti ketahanan pangan dan pengajuan pinjaman desa juga dinilai masih perlu penyempurnaan agar program berjalan optimal.
“Dari sisi teknis, ada hal-hal yang harus segera diperbaiki. Misalnya pengelolaan data dan kesiapan sistem digital yang berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
DPMPD Kaltim, kata dia, juga menargetkan penyelesaian terhadap 12 desa yang belum tuntas pada tahap pertama agar bisa rampung sebelum akhir periode ini. “Sudah ada komitmen kuat dari tim kabupaten, kami berharap dukungan terus diberikan agar penyelesaiannya cepat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Puguh mengingatkan agar penyaluran dana desa dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai peruntukannya. Ia menegaskan, dana yang tidak terserap bisa berdampak pada pengurangan alokasi tahun berikutnya.
“Sayang kalau dana desa tidak terserap. Bila tidak ada progres atau laporan SPJ yang lengkap, maka pada tahun 2026 anggarannya bisa saja tidak diberikan oleh kementerian terkait,” ujarnya.
Sebagai penutup, Puguh mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen dan mempercepat proses pembangunan desa.
“Mari bersama menjaga ritme kerja dan memperkuat sinergi agar pembangunan desa di Kalimantan Timur benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(ftr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
