DPMD Kukar Hadiri Rakernis Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat se-Kaltim 2025
Editorialkaltim.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, yang digelar di Samarinda, Selasa (15/10/2025).
Kegiatan ini menjadi momen penting dalam memperkuat koordinasi lintas daerah untuk memberdayakan masyarakat hukum adat (MHA) sebagai entitas strategis dalam pembangunan daerah berbasis kearifan lokal.
Rakernis ini diikuti oleh perwakilan DPMD dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur, serta menghadirkan narasumber dari pemerintah provinsi, akademisi, hingga tokoh adat. Forum ini membahas berbagai isu krusial terkait pengakuan, perlindungan, serta penguatan kapasitas MHA agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam pembangunan desa. Ia menilai, masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, nilai-nilai gotong royong, serta identitas sosial di tingkat desa.
“Keberadaan masyarakat hukum adat bukan hanya warisan budaya, tapi aset sosial yang harus dilibatkan aktif dalam proses pembangunan. Karena itu, dibutuhkan kebijakan afirmatif dan perlindungan hukum yang jelas,” ujarnya.
DPMD Kukar juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kelembagaan adat, pemetaan wilayah adat, serta peningkatan peran tokoh adat dalam musyawarah desa.
Rakernis ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan strategis yang bisa diadopsi oleh masing-masing daerah untuk menjamin keberlanjutan peran masyarakat hukum adat dalam tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan berkelanjutan. (Roro/Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow Instagram “editorialkaltim”, klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
