DPMD Kukar Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Enam Desa
Editorialkaltim.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan komitmen dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, sebuah program nasional yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Langkah ini ditandai dengan keikutsertaan DPMD Kukar dalam Rapat Koordinasi di Samarinda, Jumat (16/5/2025), yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur.
Koperasi Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui wadah koperasi. Plh Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna DPMPD Kaltim, Muriyanto, menyebut saat ini terdapat 10 desa dari beberapa kabupaten yang siap mendirikan koperasi dan telah difasilitasi sampai ke proses notaris.
“Realisasinya sudah cukup baik, termasuk 10 koperasi yang berasal dari Kutai Kartanegara, Paser, Kutai Timur, dan Berau. Proses Musdes sudah dilakukan dan saat ini tinggal menunggu pengesahan akta notaris,” ujar Muriyanto. Ia juga menegaskan bahwa DPMPD bertugas mendorong proses Musyawarah Desa, sementara peningkatan kapasitas koperasi nantinya akan ditangani Dinas Koperasi.
Kabupaten Kukar menjadi salah satu daerah yang progresif dalam menindaklanjuti arahan ini. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menyebut bahwa hingga saat ini sudah ada enam desa di Kukar yang telah melaksanakan Musdes pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Enam desa sudah menyatakan siap membentuk koperasi. Ini menjadi awal yang baik untuk mengembangkan potensi ekonomi desa secara kolektif dan terorganisir,” ujar Asmi. Ia menambahkan bahwa pihaknya terus memberikan pendampingan, terutama dalam aspek administratif dan penguatan kelembagaan koperasi di desa.
Koperasi Merah Putih ini dirancang fleksibel, dengan model bisnis yang disesuaikan berdasarkan pedoman dari Kementerian Koperasi dan UKM. Namun hingga kini, petunjuk teknis lengkap tentang bidang usaha yang akan dijalankan masih menunggu arahan resmi dari pusat.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, program ini diharapkan menjadi tonggak baru pemberdayaan ekonomi berbasis desa. “Kami harap koperasi ini bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tutup Asmi Riyandi Elvandar.(Roro/Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
