DPMD Kukar Dorong BUMDes Jalin Kemitraan Strategis dengan Perusahaan Sekitar
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mendorong penguatan ekonomi desa dengan memfasilitasi kemitraan strategis antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah desa. Inisiatif ini dinilai penting untuk mendorong BUMDes agar lebih berperan dalam pembangunan ekonomi lokal, terutama di desa-desa yang memiliki keterbatasan akses usaha mandiri.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menyampaikan bahwa langkah ini telah diperkuat melalui Peraturan Bupati sebagai dasar hukum agar BUMDes bisa bermitra dengan pihak ketiga, termasuk sektor swasta. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan evaluasi dan pembinaan kelembagaan ekonomi desa.
“Prinsipnya, kami ingin membuka ruang kolaborasi yang saling menguntungkan. Karena faktanya, tidak semua BUMDes saat ini mampu mengelola unit usaha secara mandiri,” ujar Riyandi. Ia menilai, regulasi ini menjadi solusi bagi desa yang menghadapi kendala geografis maupun minimnya potensi ekonomi lokal.
Menurut Riyandi, pola kemitraan menjadi pendekatan realistis agar BUMDes tetap dapat menjalankan fungsinya. Ia menekankan bahwa tidak semua BUMDes dapat langsung berkembang dengan model usaha sendiri, tetapi melalui kemitraan, mereka masih bisa mendapatkan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat desa.
Salah satu contoh sukses yang disorot adalah BUMDes di Desa Sungai Payang yang telah bekerja sama dengan perusahaan tambang. Melalui kemitraan tersebut, BUMDes terlibat dalam penyediaan jasa dan pengelolaan kebutuhan logistik perusahaan. Model seperti ini disebut bisa direplikasi di desa-desa lain, terutama yang berada dekat dengan perusahaan perkebunan, pertambangan, atau industri lainnya.
“Ini bisa jadi pintu masuk BUMDes untuk terlibat dalam rantai bisnis perusahaan, baik dalam penyediaan jasa, tenaga kerja lokal, maupun logistik. Yang penting, ada nilai tambah langsung untuk masyarakat desa,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan agar kemitraan berjalan transparan dan adil.
DPMD Kukar berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap proses kemitraan BUMDes agar berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip keadilan. Harapannya, BUMDes bukan hanya simbol kelembagaan ekonomi, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan warga desa.(Roro/Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
