gratispoll
KaltimSamarinda

Dirut BPJS Kesehatan Sebut Kaltim Masih Perlu Tambah Anggaran Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menilai Provinsi Kaltim masih perlu menambah alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Hal itu disampaikannya usai membuka kegiatan Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem JKN (Gema Kompas JKN), dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-57 BPJS Kesehatan, yang berlangsung di Balai K3 Samarinda, Jumat (25/7/2025).

Ketika ditanya apakah Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan alokasi anggaran terbesar untuk sektor kesehatan, ia memberikan tanggapan. Ia mengungkapkan, masih banyak daerah lain yang mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang banyak untuk kesehatan selain daripada Kaltim.

Baca  Guntur Nilai Prosedur Pengesahan Raperda RTRW Samarinda Tak Sesuai Prosedur

“Saya kira banyak yang lebih. Aceh itu lebih. Hampir Rp1 triliun. Kaltim kurang lebih Rp150 miliar. Tapi sudah bagus, ya. Upaya dari Kaltim itu bagus. Tapi kalau terbesar, saya kira belum. Meskipun Kaltim itu mungkin terkaya, jadi kurang ya. Ditambah lagi,” jelasnya.

Ia menekankan, pemahaman mengenai pembiayaan kesehatan masih perlu diperjelas di tingkat pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini banyak pihak yang belum membedakan antara personal health dan public health.

Baca  Akmal Malik Sebut Jembatan Sambaliung Berwajah Baru, Destinasi Foto Ikonik di Tanjung Redeb

“BPJS itu yang diurusi adalah personal health, artinya urusan kesehatan orang per orang. Contoh, misalnya kena kanker, kena jantung, itu urusannya pribadi. Tapi kalau bicara demam berdarah yang merebak, itu bagian dari tanggung jawab pemerintah, namanya public health,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, urusan public health telah didesentralisasi dan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, menurutnya, jika daerah memiliki anggaran lebih, seharusnya ditambahkan untuk sektor kesehatan, khususnya dalam aspek penyediaan layanan (supply side).

Baca  Dengan Program JKN, Berobat Lebih Aman dan Tenang

“Kalau misalnya dokternya belum ada yang ahli, misalnya ahli jantung atau stroke, datangkan, bayari. Itu bukan bagian demand side-nya, itu supply side. Jadi anggarannya ditambah, tapi bukan untuk BPJS, melainkan untuk infrastruktur dan SDM kesehatan di daerah,” pungkasnya. (Adr)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button