Diretas, DPR Desak Penyelidikan Pengeluaran Rp700 M untuk Pemeliharaan PDN
Editorialkaltim.com – Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk segera memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) yang mencapai Rp700 miliar.
Hal ini dilontarkan menyusul insiden peretasan yang menimpa PDN, mengindikasikan adanya potensi penyelewengan dan ketidakmampuan dalam mengamankan data.
“Ada dugaan tindak penyelewengan di PDN dengan oknum-oknum yang tidak kompeten. Saya rasa penting bagi Polri, KPK, dan Kejagung untuk mulai mengusut dugaan ini,” ungkap Sahroni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (30/6/2024).
Menurut anggota Fraksi NasDem dari Dapil Jakarta III, sangat tidak masuk akal jika dengan dana sebesar itu, PDN masih gagal dalam mencegah dan memulihkan dari serangan siber.
“Mengapa dengan anggaran besar, proteksi sibernya masih mudah dibobol? Apa yang telah dilakukan dengan dana tersebut?” tanya Sahroni.
Dalam pernyataannya, Sahroni juga menekankan perlunya peningkatan keamanan di PDN untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Ini merupakan situasi yang memalukan dan fatal, bagaimana data sentral negara kita bisa bobol begitu saja,” lanjutnya, menyerukan adanya tindakan tegas dan tanggung jawab dari para pejabat terkait.
“Jangan ada yang menghindar dari tanggung jawab dengan seribu alasan tanpa ada upaya perbaikan yang konkret,” tambah Sahroni.
Dalam konteks yang lebih luas, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini mengungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) merupakan salah satu kementerian dengan anggaran belanja yang sangat besar. Hingga Mei 2024, anggaran Kominfo mencapai Rp 4,9 triliun, yang di antaranya dialokasikan untuk pemeliharaan PDN dan operasional BTS 4G. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
