Dewan Samarinda Minta Kriteria Pelanggaran Algaka Diperjelas
Editorialkaltim.com – Menjelang Pemilu 2024, Samarinda dihadapkan dengan tantangan penyebaran alat peraga kampanye (algaka) yang semakin masif. Sejumlah algaka terpasang di lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ketua Komisi I Joha Fajal menekankan pentingnya kejelasan regulasi dalam penataan dan penyelenggaraan reklame, terutama yang berkaitan dengan algaka.
Dalam sebuah hearing yang diadakan pada 11 Oktober 2023, isu ini menjadi topik utama diskusi. “Kami diundang untuk memberikan masukan mengenai regulasi ini. Saat ini masih banyak reklame yang tidak sesuai aturan dan harus ditertibkan,” kata Joha Fajal.
Politikus dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menyoroti ambigu-nya aturan penertiban algaka, terutama yang berkaitan dengan tarif pajak. Meskipun Perwali Nomor 39 tahun 2023 telah mencoba memberikan ketentuan terkait, masih ada perdebatan mengenai dasar hukum yang tepat untuk penetapan tarif.
“Beberapa rekan saya di dewan menilai bahwa penetapan pajak untuk algaka seharusnya berlandaskan pada peraturan daerah (perda) dan bukan hanya perwali,” tutur Joha.
“Karena perwali sifatnya lebih teknis, dasarnya harus melalui perda.” sambung Joha.
Dalam waktu dekat, komisi I berencana melakukan rapat internal guna membahas masalah ini lebih dalam. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan aturan yang lebih jelas dan efektif.
“Perlu ada kesepakatan mengenai definisi pelanggaran dalam pemasangan algaka. Harus ada kriteria yang jelas,” pungkas Joha.
Pemilu serentak 2024 diprediksi akan semakin meramaikan lanskap reklame di Samarinda. Oleh karena itu, kejelasan aturan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan demi kelancaran kampanye dan kenyamanan masyarakat.(lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
