Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti perbaikan infrastruktur di tiga kecamatan di Kutai Kartanegara, yakni Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-5 yang digelar di Gedung DPRD Kukar, Jumat (15/5/2025).
Ia menyebut anggaran yang dialokasikan saat ini sebesar Rp20 miliar untuk peninggian jalan, meskipun sebelumnya direncanakan mencapai Rp50 miliar.
“APBD murni kabupaten sekarang kalau tidak salah Rp20 miliar, skenario awalnya itu Rp50 miliar sebenarnya. Jadi karena itu perbaikan elevasinya saja, makanya jadi Rp20 miliar. Nah, itu nanti akan dilakukan proses perbaikan anggaran nantinya. Jadi idealnya nanti mudah-mudahan di APBD perubahan baru ditambah lagi, walaupun mungkin tidak secepat itu,” ujarnya.
Menurutnya, ketiga kecamatan tersebut sangat vital karena aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi, terutama saat Ramadan.
“Tiga kecamatan sangat penting sekali, apalagi kemarin kan kejadiannya luar biasa pada posisi Ramadan ramai,” ucapnya.
Salehuddin mengungkapkan, masih ada beberapa titik akses yang menggunakan kapal feri, sehingga menghambat distribusi barang dan menurunkan daya beli masyarakat.
“Di mana arus sembako, barang dan jasa, itu ramai sekali di Ramadan. Kemudian harga tinggi karena memang harus ada dikompensasi dan menyebabkan beberapa titik itu pakai kapal feri, nah itu juga mengganggu sekali. Artinya sudah secara umum nasional, belanja masyarakat turun, ditambah kondisi jalanan rusak. Artinya ini menjadi prioritas ke depan,” jelasnya.
Ia turut mengingatkan kembali program pembangunan konektivitas dari mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari, sebagai solusi jangka panjang.
“Makanya kemarin kenapa saya kembali lagi menyinggung apa yang disampaikan Bu Rita kemarin. Sebenarnya ketika kita meminjam ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kemarin, itu sebenarnya mengoneksikan tiga kecamatan,” terang Salehuddin.
Ia juga menekankan pentingnya kajian komprehensif dari pemerintah yang baru agar tidak hanya bersifat sementara.
“Tapi ya, kita minta nanti pemerintah yang baru betul-betul melakukan kajian yang komprehensif. Jadi jangan dilihat apa tambal sulamnya lagi,” ujarnya.
Salehuddin menambahkan, peran pemerintah provinsi tetap dibutuhkan ketika kabupaten mengalami kendala, dan komunikasi harus tetap terbuka.
“Kalau memang idealnya ketika kabupaten punya kewenangan, kabupaten menyelesaikan. Tapi kalau kabupaten mengalami kendala, proses komunikasi selalu terbuka untuk provinsi. Karena itu bagian dari skema yang bisa kita jalankan melalui bantuan kabupaten,” pungkasnya.(ftr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
