Editorialkaltim.com – Di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan minimnya lahan parkir di Kota Samarinda, masalah juru parkir (jukir) liar menjadi sorotan dalam rapat panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Deni Hakim Anwar, anggota pansus dari Partai Gerindra, menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mengatasi masalah jukir liar yang merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Deni menyoroti bahwa banyak jukir liar yang mengenakan rompi Dinas Perhubungan (Dishub) tanpa jelas kontribusinya terhadap pendapatan kota. “Banyak jukir liar pakai rompi Dishub, entah binaan atau tidak. Harus jelas berapa pemasukannya ke pemkot,” ujarnya dengan tegas.
Selain kehilangan potensi PAD, keberadaan jukir liar juga menunjukkan kelemahan dalam pengawasan yang ada. Deni mengungkapkan bahwa meskipun telah ada upaya penertiban, jukir liar sering kali kembali beroperasi karena ketiadaan petugas yang berjaga secara rutin. “Memang perlu dilakukan pengawasan secara berkala, agar oknumnya tidak kembali lagi,” tambahnya.
Lebih jauh, Deni juga mengkritik kebijakan pengelolaan parkir di beberapa mal dan rumah sakit yang belum memiliki izin resmi. Ia menyarankan Pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait untuk menangani pelanggaran ini secara efektif.
“Dishub harus tegas menindak jukir liar dan berkoordinasi dengan OPD lain untuk menindak pengelola parkir nakal,” tutup Deni, menegaskan pentingnya sinergi antar departemen dalam memaksimalkan PAD dari sektor parkir.
Dengan peningkatan pengawasan dan penertiban yang efektif, diharapkan kebocoran PAD dari sektor parkir dapat diminimalisir, sehingga kontribusi sektor ini terhadap keuangan daerah bisa dioptimalkan. (Lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
