Editorialkaltim.com – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029 akan dipisahkan. Keputusan tersebut berdasakan putusan Mahkamah Konstritusi berkaitan dengan pemilu. Hal tersebut ia saat konferensi pers di Kantor DPD RI Samarinda, Selasa (5/8/2025).
“Dalam rangka tugas saya di Komite I selama satu masa sidang, kami menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu. Ke depan, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu akan dibedakan agar tidak bersamaan lagi,” paparnya.
Ia menjelaskan, dasar pemisahan ini berangkat dari pengalaman dua pemilu sebelumnya, di mana pelaksanaan Pemilu Pusat dan Pemilu Daerah digabungkan. Kondisi itu menimbulkan beban kerja berat bagi penyelenggara, bahkan tercatat banyak petugas yang meninggal dunia karena kelelahan.
Selain alasan keselamatan, pertimbangan administratif juga menjadi faktor utama. Menurutnya, jika pemilu pusat dan daerah dilakukan pada tahun yang sama, akan muncul tumpang tindih urusan administrasi dan logistik.
“Beban administrasi yang besar menjadi masalah. Satu proses belum selesai, sudah harus mempersiapkan tahapan berikutnya. Karena itu KPU meminta agar pelaksanaan Pilkada dan Pemilu tidak lagi dilakukan di tahun yang sama,” tegasnya.
Melalui pemisahan tersebut diharapkan proses demokrasi berjalan lebih efektif aman. Selain itu meminimalkan risiko bagi petugas di lapangan. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
