Editorialkaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menghadapi tantangan fiskal usai alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat anjlok tajam tahun ini. Dari sebelumnya mencapai kisaran Rp6–7 triliun, kini Kaltim hanya menerima sekitar Rp1,6 triliun.
Penurunan drastis ini menjadi sorotan utama dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Para kepala daerah menyampaikan keresahan mereka atas kebijakan tersebut yang dinilai menghambat laju pembangunan di daerah.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengaku telah menyampaikan langsung persoalan ini kepada Menkeu. Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat membuka peluang penyesuaian alokasi melalui APBN Perubahan.
“Insyaallah akan ada sinkronisasi kembali setelah data dianalisis,” ujarnya optimistis.
Menurut Rudy, penurunan DBH berdampak besar pada program pembangunan, termasuk sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
“Kita tetap berupaya menjalankan prioritas daerah, tapi dengan kondisi ini tentu banyak kegiatan yang harus kita sesuaikan,” ucapnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah cepat Menteri Keuangan yang menampung seluruh masukan dari para gubernur. Rudy menilai semangat dialog terbuka ini penting untuk memperkuat keadilan fiskal antarwilayah.
“Beliau sangat responsif, dan memahami bahwa daerah penghasil butuh dukungan lebih besar. Kita tunggu hasil evaluasinya,” tambahnya.
Rudy menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan hak fiskal Kaltim agar selaras dengan kontribusi besar provinsi ini terhadap penerimaan nasional, terutama dari sektor energi dan tambang.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
