Data Honorer PPU Tumpang Tindih, DPRD Minta Klarifikasi
Editorialkaltim.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menemukan ketidaksesuaian data terkait jumlah tenaga honorer yang masih aktif di lingkungan pemerintah daerah. Komisi I DPRD meminta agar perbedaan data ini segera diklarifikasi sebelum pengajuan formasi ke pusat dilakukan.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq, mengungkapkan bahwa data yang diterima dari pemerintah daerah mencatat sekitar 3.042 tenaga honorer per November 2024. Namun, data dari Portekin menunjukkan angka berbeda.
“Portekin mencatat hanya 1.122 yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun. Total keseluruhan yang termasuk R4 non-database hanya 1.818 orang. Ini selisihnya jauh,” jelas Ishaq.
Ia menambahkan bahwa perbedaan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penyusunan kebijakan. Karena itu, pihaknya mendorong agar dilakukan rapat khusus bersama BKPSDM dan instansi terkait.
“Kalau datanya tidak sinkron, nanti yang disusun juga akan keliru. Kita ingin pastikan semua data itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Rapat klarifikasi ini, lanjut Ishaq, juga penting untuk menentukan siapa saja yang layak masuk dalam formasi yang akan diusulkan ke BKN. Terutama mereka yang sudah lama mengabdi dan memenuhi syarat administratif.
“Jangan sampai ada yang sebenarnya layak tapi tidak masuk hanya karena datanya keliru. Kita ingin adil dan transparan,” tegasnya.
DPRD PPU menargetkan proses validasi ini bisa tuntas dalam waktu dekat agar tidak menghambat pengajuan formasi tahun 2025 dan 2026.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
