Editorialkaltim.com – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi menyoroti dua isu krusial di Kota Tepian, yakni kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) dan ancaman banjir yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius. Evaluasi menyeluruh disebut akan dilakukan setelah laporan lengkap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) tahun anggaran 2025 diterima.
Iswandi mengatakan pembenahan BUMD menjadi salah satu fokus pengawasan pihaknya. Ia menyinggung kondisi salah satu perusahaan daerah yang sebelumnya mencatat kerugian hingga belasan miliar rupiah.
Meski demikian, ia melihat adanya perbaikan di bawah kepemimpinan direksi baru. Langkah penyisihan laba untuk menutup kerugian lama dinilai sebagai sinyal positif agar perusahaan daerah kembali sehat dan mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Direksi baru ini saya lihat bagus. Kerugian lama sudah mulai ditutup lewat penyisihan, jadi insyaallah satu dua tahun ke depan bisa menyumbang PAD,” ujar Iswandi, Selasa (10/2/2026).
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi pola bisnis BUMD lain yang dinilai terlalu ekspansif. Menurutnya, terlalu banyak membuka lini usaha dan kerja sama justru membuat hasil tidak maksimal karena keuntungan harus dibagi dengan banyak pihak.
“Kritik saya, jangan terlalu banyak bisnis. Fokus dulu pada core business. Kalau terlalu banyak kerja sama, hasilnya tidak maksimal karena harus berbagi,” tegasnya.
Selain sektor usaha daerah, Iswandi turut menyinggung persoalan banjir yang masih menghantui Samarinda. Ia menilai kondisi geografis kota yang relatif rendah dan berada di sekitar aliran Sungai Mahakam membuat risiko banjir semakin tinggi jika tidak diantisipasi secara serius.
Menurutnya, diperlukan mitigasi dan perencanaan jangka panjang agar banjir tidak semakin parah di masa mendatang. Ia pun mencontohkan negara yang secara geografis berada di bawah permukaan laut namun mampu mengendalikan banjir dengan teknologi pengelolaan air.
“Kalau tidak ada mitigasi dan antisipasi, banjir bisa makin parah. Padahal kita bisa belajar dari negara lain yang wilayahnya di bawah laut tapi tetap tidak banjir,” katanya.
Saat ini, Komisi II masih menunggu data lengkap terkait serapan anggaran serta capaian target OPD mitra kerja. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi perbaikan, baik untuk kinerja pemerintahan daerah maupun pengelolaan BUMD agar lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat Samarinda.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
