Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) yang dinilai lalai menjalankan prosedur pencairan dana hibah untuk sejumlah organisasi olahraga di Kota Taman. Kelalaian ini berpotensi besar menggagalkan pencairan dana pembinaan bagi KONI, KORMI, NPC, hingga Bapopsi tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, secara terbuka mengkritisi Dispopar dalam forum Rapat Paripurna yang digelar Senin malam (23/6/2025). Ia menyebut instansi yang dipimpin Rafidah tersebut tidak menjalankan tahapan administratif yang semestinya dilakukan sejak tahun sebelumnya, khususnya dalam hal penerbitan Surat Keputusan (SK) tim verifikasi.
“Prosedur ini krusial, tapi justru diabaikan. Padahal kami di DPRD sudah mengesahkan anggaran hibah sejak 2024. Kalau ini gagal cair, jangan salahkan dewan,” tegas Andi Faiz, sapaan akrabnya.
Ia menekankan, DPRD telah menjalankan fungsinya dalam penganggaran dan telah menunjukkan komitmen mendukung kemajuan olahraga di Kota Taman. Menurutnya, bola kini ada di tangan eksekutif, khususnya Dispopar yang dianggap tidak cermat dalam menjalankan amanat peraturan.
Andi Faiz menilai, jika dana hibah gagal disalurkan, dampaknya akan langsung dirasakan para atlet yang selama ini berlatih keras demi membawa nama baik Bontang di berbagai kejuaraan.
“Jangan sampai Bontang jadi daerah yang tidak mengirim atlet ke ajang seperti Porprov hanya karena masalah administrasi. Ini bisa jadi preseden buruk dalam sejarah olahraga kita,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar publik tidak salah paham. Sebab, DPRD tidak pernah menolak anggaran hibah, bahkan telah menyetujuinya melalui pembahasan resmi dalam sidang anggaran tahun lalu.
Di sisi lain, DPRD mendorong Pemerintah Kota Bontang segera mengambil langkah hukum yang tepat untuk menyelamatkan dana hibah. Termasuk meminta legal opinion dari aparat penegak hukum agar ada solusi yang sesuai aturan dan tidak berdampak hukum di kemudian hari.
“Kami mendukung upaya penyelamatan dana hibah demi masa depan atlet dan kehormatan Kota Bontang. Tapi kami juga ingin pejabat yang lalai diberi sanksi tegas,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Dengan mencuatnya persoalan ini, DPRD Bontang berharap tidak ada lagi kelalaian serupa di masa mendatang. Penguatan koordinasi dan ketelitian administrasi di lingkungan OPD dinilai menjadi hal mutlak demi menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan program pembinaan olahraga. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
