Editorialkaltim.com – Pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru di Kota Balikpapan memicu banyak keluhan dari masyarakat. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, yang mewakili Dapil Balikpapan, menilai bahwa sistem zonasi perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan ini belum sepenuhnya adil dan merugikan beberapa pihak, terutama di daerah padat penduduk.
“Menurut sebagian warga, sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan merugikan beberapa pihak. Aneka keluhan itu patut diperhatikan pemerintah daerah dengan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan sistem zonasi,” ungkap Damayanti.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa partainya terus menerima aspirasi dari masyarakat yang merasa terbebani oleh kebijakan zonasi. Banyak anak yang seharusnya bisa diterima di sekolah negeri terdekat, tetapi terpaksa mendaftar ke sekolah swasta yang lebih jauh dan mahal karena keterbatasan kuota.
“Dalam kasus ini, sepertinya daya tampung sekolah menjadi sumber masalah,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa tujuan dari sistem zonasi adalah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, namun daya tampung sekolah belum disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk, menyebabkan kesulitan bagi keluarga dalam mencari sekolah untuk anak-anak mereka.
Balikpapan, dengan jumlah penduduk yang besar, belum memiliki jumlah sekolah negeri yang memadai. Akibatnya, banyak anak yang harus bersekolah lebih jauh karena kuota sekolah terdekat telah habis. “Fasilitas sekolah negeri yang tidak merata juga menyebabkan adanya sekolah favorit dan sekolah yang kurang diminati,” kata mantan anggota DPRD Samarinda.
Damayanti berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balikpapan dapat bekerja sama untuk merumuskan solusi terbaik, termasuk meningkatkan daya tampung sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan sistem zonasi.
“Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang layak tanpa diskriminasi,” tegasnya. Damayanti yakin bahwa dengan evaluasi yang tepat dan kebijakan yang adaptif, masalah zonasi di Balikpapan dapat segera teratasi dan pendidikan berkualitas bisa diakses merata oleh semua lapisan masyarakat. (lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
