KaltimSamarindaZona Kampus

Cipayung Plus Kaltim Komitmen Kawal Kepemimpinan Baru Kapolda Kaltim

Aliansi Cipayung Plus Kaltim yang terdiri dari BADKO HMI Kaltimtara, PKC PMII Kaltim, DPD IMM Kaltim, DPD GMNI Kaltim, dan PW KAMMI Kaltim (Foto: Cipayung Plus)

Editorialklatim.com – Aliansi Cipayung Plus Kaltim yang terdiri dari BADKO HMI Kaltimtara, PKC PMII Kaltim, DPD IMM Kaltim, DPD GMNI Kaltim, dan PW KAMMI Kaltim menyampaikan sejumlah catatan penting dan harapan besar terhadap Kapolda baru dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan sosial di Kaltim.

Hal ini disampaikan sebagai respon pergantian Kapolda Kaltim dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Endar Priantoro yang dilansir melalu Humas Polri pada, Rabu (13/3/2025), mendapat perhatian serius dari aliansi Cipayung Plus Kaltim.

Ketua BADKO HMI Kaltimtara, Ashan Putra Pradana, menyampaikan bahwa pergantian Kapolda ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki citra kepolisian dan meningkatkan penegakan hukum secara profesional.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait tambang ilegal, mafia bahan bakar, dan kasus korupsi yang masih marak terjadi di Kalimantan Timur. Selain itu, konflik sosial yang melibatkan jalur hauling batu bara dan aksi kekerasan hingga menyebabkan korban jiwa harus segera diselesaikan secara adil,” tegasnya, dalam siaran pers, Senin (17/03/2025).

Baca  Anggota Komisi III DPRD Kaltim Soroti Ketidakhadiran Pemilik Tongkang dan Kayu dalam RDP

Sementara itu, Ketua PKC PMII Kaltim, Sainuddin menambahkan, pergantian Kapolda ini juga menjadi peluang bagi kepolisian untuk membuktikan keberpihakan pada keadilan.

“Kami mendesak Kapolda baru agar bersikap tegas dan tidak kompromi terhadap praktik tambang ilegal dan mafia bahan bakar, Jangan ada lagi toleransi terhadap pelanggaran hukum oleh oknum yang memanfaatkan sumber daya alam secara ilegal.” ujarnya.

Baca  Turun Tajam! Impor Kaltim Anjlok 22,59% di Maret 2024

Ketua DPD IMM Kaltim, Andri Rifandi turut memberikan sorotan pada lemahnya pengawasan kepolisian di tingkat daerah.

“Koordinasi antara Polda dan Polres harus ditingkatkan, terutama dalam menangani kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Selain itu, kasus pembunuhan terkait aksi penolakan tambang yang terjadi di Kabupaten Paser harus segera diusut tuntas dengan transparan,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua DPD GMNI Kaltim,Dodi Prabowo menyampaikan harapannya agar Kapolda baru lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Perbaikan kinerja kepolisian harus dimulai dari keberanian dalam menindak pelaku mafia dan koruptor yang merusak tatanan ekonomi daerah. Kami berharap adanya langkah nyata dari Kapolda baru untuk membasmi mafia tambang yang selama ini kebal hukum,” ungkapnya.

Baca  Pengunjung Pesta Rakyat Kaltim 2025 Raih Hadiah Sepeda

Terakhir, Ketua PW KAMMI Kaltim, Dedi Nur, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

“Kami berharap Kapolda yang baru dapat mengembalikan kepercayaan publik dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas. Masyarakat butuh kepastian hukum, bukan sekadar janji tanpa aksi nyata,” tuturnya.

Dengan adanya pergantian kepemimpinan baru tersebut Cipayung Plus Kaltim menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan dan kinerja Kapolda baru serta mendukung penuh upaya kepolisian dalam menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin baik. (Adr)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button