Editorialkaltim.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM) Kaltim melakukan kontrol langsung terhadap peredaran beras di Kaltim. Kontrol tersebut untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketahanan pangan di daerah.
“Kami meminta langsung DPPKUKM melakukan kontrol berkaitan dengan menjaga stabilitas harga, terutama pangan,” ujarnya saat konferensi pers Pemerintah Provinsi Kaltim menanggapi isu stabilitas stok dan harga beras di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/8/2025).
Sebelumnya DPPKUKM telah merilis hasil pengawasan beras yang dilakukan di dua kota di Kaltim, Samarinda dan Balikpapan. Hasilnya menunjukkan dari 17 merek beras premium yang diuji, hanya satu yang memenuhi kualitas. Selain kualitas beras, ditemukan juga ketidaksesuaian harga antara Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan harga yang dijual pedagang kepada masyarakat.
Gubernur menyebut mendapat banyak masukan dari berbagai pihak. Ia mengungkapkan aduan tersebut terkait kualitas dan ketersediaan stok beras. Di beberapa ritel bahkan terjadi kelangkaan.
Sejumlah wilayah dari pantauan pemerintah mengalami kelangkaan beras. Persoalannya berbeda-beda, mulai dari kualitas beras hingga naik turunnya harga. Di Samarinda, harga beras turun Rp500 namun pasokan dari distributor tidak ada. Sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern seperti Alfamidi dan Indomaret juga mengalami kelangkaan. Bahkan ada yang ditemukan menjual beras oplosan.
“Di Balikpapan juga stok beras kosong di Alfamart dan Indomaret, baik kemasan 5 Kg maupun 10 Kg terbatas. Kami berharap distribusi tetap berjalan, karena saat ini 3–5 hari sekali baru masuk. Di Bontang juga sama, baik Alfamidi maupun Alfamart tidak mendapat pengiriman dari distributor. Paser dan Kubar juga mengalami hal serupa,” ungkapnya.
Gubernur berharap masyarakat tidak melakukan panic buying. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah tengah berupaya menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan beras tercukupi bagi masyarakat Kaltim. Ia juga mendorong Bulog dan ritel modern bekerja sama agar harga kembali normal. Selain itu, sejumlah instansi pemerintah turut memberi kontribusi melalui program untuk mengantisipasi kelangkaan beras.
“Kaltim sudah melakukan antisipasi dengan menggandeng Bulog dan BUMD, menggelar gerakan pangan murah bersama TNI-Polri di 10 kabupaten/kota sebanyak 1.223 ton. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan tim TPID kabupaten/kota agar terus melakukan pemantauan,” pungkasnya. (Adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
