gratispoll
Penajam Paser Utara

Bupati PPU Tegaskan Transparansi Keuangan Daerah

Editorialkaltim.com – Komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Agenda tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten PPU di Penajam Paser Utara pada Senin (28/07/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Raup Muin, dan turut dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, jajaran Forkopimda, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam kesempatan tersebut, DPRD melalui Badan Anggaran menyampaikan laporan atas pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Baca  Bupati PPU Dampingi Presiden Jokowi dalam Groundbreaking Proyek Superblok Pakuwon di IKN

Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama yang solid dalam membahas dokumen pertanggungjawaban tersebut. Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci sukses dalam pembangunan daerah.

“Keberhasilan pembahasan Raperda ini mencerminkan kesamaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menjaga keuangan daerah agar tetap sehat dan akuntabel,” ujarnya usai rapat.

Baca  Pj Bupati PPU Makmur Marbun Ajak Masyarakat Junjung Nilai-nilai Santri

Lebih lanjut, Mudyat menekankan pentingnya peningkatan kinerja seluruh jajaran pengelola keuangan daerah. Ia menginstruksikan agar para pejabat teknis, bendahara, dan seluruh aparatur terkait mampu bekerja lebih teliti dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.

Dirinya juga menegaskan agar semua kewajiban pemerintah daerah dapat diselesaikan tepat waktu, tanpa mengesampingkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Kita ingin membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan tanggung jawab,” imbuhnya.

Baca  Ditunjuk Sebagai Pj Bupati PPU, Berikut Profil dan Kekayaan Makmur Marbun

Rapat ini sekaligus menjadi pengingat bahwa laporan keuangan daerah bukan hanya soal angka, tapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Pemerintah PPU berkomitmen menjadikan pertanggungjawaban APBD sebagai cermin keterbukaan kepada publik. (Roro/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button