Editorialkaltim.com – Bupati Paser Fahmi Fadli menyoroti minimnya jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkup Pemkab Paser. Kondisi ini membuat pengawasan internal, khususnya lewat Monitoring Center for Prevention (MCP), berjalan dengan beban berat.
Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2025 di Balikpapan, Rabu (10/9/2025). Menurut Fahmi, jumlah auditor yang ada saat ini hanya 45 orang, padahal idealnya Paser membutuhkan 120 orang untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Dengan kondisi sekarang, beban kerja mereka luar biasa berat. Kami masih membutuhkan 75 petugas tambahan agar pengawasan MCP bisa lebih efektif,” tegas Fahmi.
Ia menambahkan, upaya penambahan formasi auditor sudah berulang kali diusulkan melalui jalur CPNS. Namun, permintaan tersebut selalu kandas karena keputusan ada di Kementerian PAN-RB dan BKN.
“Ini di luar kewenangan daerah, sehingga kami berharap KPK bisa ikut menyuarakan kebutuhan ini,” lanjutnya.
Menurut Fahmi, penguatan APIP adalah salah satu dari delapan area intervensi KPK yang menjadi perhatian serius Pemkab Paser. Tanpa dukungan personel yang memadai, fungsi pengawasan dikhawatirkan tidak mampu mengimbangi kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menegaskan, APIP yang kuat akan berdampak langsung pada transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan anggaran bisa diminimalkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemkab Paser.
“Kalau jumlah auditor memadai, pengawasan bisa lebih tajam. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal menjaga integritas dan wibawa pemerintahan kita,” pungkasnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
