Bupati Mudyat Lobi Bappenas, Infrastruktur PPU Diusulkan Masuk Prioritas RPJMN
Editorialkaltim.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU diterima Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris bersama Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Taufik Hidayat Putra. Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bupati PPU dengan Menteri PPN/Bappenas pada tahun sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Mudyat Noor menekankan pentingnya penguatan infrastruktur di wilayah PPU agar selaras dengan pembangunan IKN. Ia menilai integrasi pembangunan menjadi kunci agar daerah penyangga dapat menjalankan perannya secara optimal.
“Harapannya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten PPU dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan pembangunan IKN,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab PPU mengajukan sejumlah proyek strategis yang dinilai penting untuk mendukung konektivitas kawasan serta ketahanan sumber daya air. Beberapa di antaranya pembangunan Jembatan Sungai Riko yang akan menghubungkan wilayah PPU dengan kawasan IKN.
Selain itu, Pemkab PPU juga mengusulkan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe dan Bendung Gerak Talake. Kedua proyek tersebut dirancang sebagai penyedia air baku yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat PPU sekaligus mendukung kebutuhan kawasan IKN.
Menurut Mudyat, konektivitas antarwilayah sangat penting untuk memperlancar mobilitas orang, barang, dan jasa. Ia juga meyakini pembangunan infrastruktur tersebut akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan sekitar ibu kota negara.
Tidak hanya infrastruktur fisik, Pemkab PPU juga mengusulkan peningkatan sarana pendidikan dan layanan kesehatan. Langkah ini dinilai penting untuk mengimbangi pertumbuhan kawasan yang dipicu oleh pembangunan IKN.
Mudyat berharap penguatan peran PPU sebagai kawasan mitra strategis IKN dapat masuk dalam agenda pembangunan nasional serta terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kita ingin PPU menjadi role model pembangunan di Kalimantan Timur yang tumbuh selaras dengan IKN,” tegasnya.
Pemkab PPU menargetkan pada 2028 master plan pembangunan kawasan sebagai mitra IKN telah tersusun secara komprehensif. Dokumen tersebut diharapkan mampu menangkap berbagai peluang strategis yang muncul dari pembangunan ibu kota baru.
Pihak Bappenas disebut menyambut baik berbagai usulan tersebut dan membuka ruang diskusi lanjutan guna mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di wilayah PPU.(tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
