Editorialkaltim.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa kesepakatan bersama antara Pemkab Kukar dan Kejaksaan Negeri Kukar akan menjadi pedoman strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Aulia, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya soal prosedur, tetapi juga menyangkut integritas dan kepatuhan terhadap prinsip hukum.
“Kalau aparatur memahami aturan dengan baik, maka resiko pelanggaran bisa ditekan seminimal mungkin,” katanya, Rabu (13/8/2025).
Ia menyoroti fakta bahwa masih ada ASN yang belum sepenuhnya memahami aturan hukum terkait pekerjaannya. Meski begitu, ia menegaskan hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan kesalahan yang terjadi. Perlu ada upaya sistematis untuk mencegah kekeliruan.
Kerja sama dengan Kejari, kata Aulia, menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong peningkatan kapasitas ASN. Melalui pendampingan, pemberian pertimbangan hukum, hingga pelatihan teknis, ASN diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan lebih profesional.
Aulia juga menekankan bahwa keberhasilan visi pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam misi Kukar Idaman Terbaik, profesionalisme ASN disebut sebagai ujung tombak pencapaian target pembangunan.
“Kalau pemerintahannya rapi dan aparaturnya profesional, semua program pembangunan bisa berjalan maksimal,” jelasnya.
Dengan adanya nota kesepakatan ini, Aulia berharap koordinasi, bantuan hukum, dan pendampingan kebijakan dapat berjalan efektif.
“Ini bukan sekadar dokumen, tapi panduan kerja nyata bagi kedua pihak untuk menjaga integritas pemerintahan,” tutupnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
