Editorialkaltim.com – Menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat upaya pengendalian internal pemerintah dengan sosialisasi bertajuk “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi”.
Kegiatan ini diadakan di Gedung Wanita, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim di Bukit Pelangi, Sangatta Utara, pada Rabu (30/10/2024), melibatkan berbagai stakeholder guna mempromosikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kutim, Sulastin mengungkapkan korupsi menjadi salah satu hambatan utama bagi negara.
“Kebijakan anti-korupsi yang efektif adalah langkah krusial untuk memastikan pemerintahan yang bersih,” kata Sulastin.
Pada acara tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur, Felix Joni Darjo, menyampaikan strategi dan praktik dalam mengintegrasikan SPIP dengan kebijakan anti-korupsi.
Menurut Felix, berbagai teknik pengawasan yang efektif penting untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
Felix juga menekankan pentingnya peran setiap pegawai pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari praktik korupsi.
“Dengan dedikasi dan kolaborasi yang kuat, kita dapat mewujudkan Indonesia yang terbebas dari korupsi,” tegasnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
