Editorialkaltim.com – Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa di Hotel Gran Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (3/11/2025).
Kegiatan ini diikuti perwakilan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, unsur DPRD Komisi IV, Bappeda, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, menyampaikan sambutan sekaligus laporan latar belakang pelaksanaan kegiatan. Ia menegaskan, rapat Monev ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi capaian pembangunan desa di seluruh wilayah Kaltim.
“Permasalahan indeks desa di Kalimantan Timur berakar dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara perkotaan dan perdesaan. Kita fokus pada tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial dasar, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi,” ujar Dasmiah.
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan utama masih dihadapi desa-desa di Kaltim, mulai dari akses infrastruktur yang belum merata, keterbatasan layanan dasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) desa, hingga tantangan dalam pengelolaan data pembangunan desa.
“Masih banyak desa, terutama yang berstatus tertinggal, menghadapi keterbatasan akses jalan dan transportasi. Padahal, jalan merupakan indikator utama yang membuka peluang bagi pembangunan lainnya,” jelasnya.
Dasmiah juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan menengah dan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Meskipun indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim termasuk yang terbaik di Indonesia, ketimpangan antara kabupaten dan kota tetap menjadi tantangan yang harus kita tangani bersama,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM desa, terutama dalam pengelolaan data digital berbasis sistem Electronic Data Management (EDM). Menurutnya, masih banyak kendala teknis dan nonteknis dalam penerapan sistem tersebut di tingkat desa.
“Kita perlu memperkuat kemampuan administrasi dan digitalisasi data di desa, karena data inilah yang menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Dasmiah menyinggung kondisi geografis dan ekologis Kaltim yang beragam, di mana sebagian desa berada di kawasan dengan karakteristik khusus seperti lahan gambut. Hal itu, kata dia, memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda dan ramah lingkungan.
Ia menambahkan, kegiatan Monev ini memiliki lima tujuan utama, yakni evaluasi status desa berdasarkan kategori sangat tertinggal hingga mandiri, perencanaan pembangunan desa berbasis hasil evaluasi indeks desa, optimalisasi data dan sinkronisasi sistem informasi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan terukur, serta penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak swasta.
“Tujuan akhirnya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena indeks desa adalah cerminan dari keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.(ftr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
