Biaya Sertifikasi Halal Mahal, DPRD Kutim Desak Pemda Subsidi UMKM

Editorialkaltim.com – Tingginya biaya sertifikasi halal yang memberatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sorotan Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Hj. Uci. Ia menyoroti kegiatan Dinas Koperasi yang menyediakan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi halal, tetapi biayanya masih dianggap berat bagi UMKM.

“Meski banyak kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi, dari pelatihan izin usaha hingga fasilitasi sertifikasi halal, biayanya masih terasa mahal bagi UMKM,” kata Uci pada Jumat (13/9/2023).

Uci, yang berasal dari Fraksi PKS, mengungkapkan bahwa biaya tinggi tersebut bisa menghambat pengembangan UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman, dimana sertifikasi halal sangat vital untuk memperluas pasar.

“Harapan kami adalah ada dukungan dari pemerintah, seperti subsidi, yang membuat UMKM lebih mudah mendapatkan sertifikat halal,” tambahnya.

Menurut Uci, sertifikasi halal tidak hanya penting dari aspek keagamaan tetapi juga krusial dalam membangun kepercayaan konsumen. Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

“Sertifikat halal menambah kepercayaan konsumen terhadap produk. Pemerintah harus aktif mendukung UMKM agar mereka bisa bersaing lebih baik,” tutup Uci. (Lah/roro/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.