BGN soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik: Untuk Jangkau Daerah Sulit
Editorialkaltim.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pengadaan puluhan ribu motor listrik dilakukan demi memperluas jangkauan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya ke wilayah terpencil dan sulit diakses.
Isu ini mencuat lantaran pengadaan kendaraan tersebut dinilai terjadi saat pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Namun Dadan menekankan, langkah itu merupakan bagian penting dari strategi operasional agar distribusi layanan gizi bisa menjangkau masyarakat hingga pelosok.
“Motor listrik ini digunakan untuk menjangkau wilayah terpencil serta mendukung distribusi layanan gizi agar program nasional berjalan optimal,” ujarnya, Rabu (8/4/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan seperti dikutip dari detik.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program MBG. Banyak daerah yang sulit dijangkau kendaraan konvensional, sehingga diperlukan armada yang lebih fleksibel dan efisien.
Dadan mengungkapkan, jumlah motor listrik yang telah direalisasikan mencapai sekitar 21.600 unit dari target 24.400 unit. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran tahun 2025, sehingga tidak membebani alokasi anggaran tahun berjalan.
“Pengadaan ini berasal dari anggaran tahun lalu dan tidak menggunakan anggaran tahun berjalan karena sudah dialokasikan sebelumnya,” katanya.
Ia menambahkan, harga pembelian motor listrik berada di kisaran Rp40 juta per unit, lebih rendah dari harga pasar yang mencapai sekitar Rp52 juta. Kendaraan tersebut nantinya didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Menurutnya, keberadaan motor listrik menjadi kunci untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
“Distribusi kendaraan dilakukan secara nasional agar layanan SPPG dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil dengan akses terbatas,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pengadaan tersebut berasal dari anggaran tahun sebelumnya dan tidak lagi dianggarkan untuk tahun 2026.
Ia menyebut telah dilakukan penyesuaian terhadap anggaran tersebut agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan program.
Di sisi lain, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah akan melakukan evaluasi lanjutan guna memastikan seluruh perencanaan anggaran tetap sesuai prioritas.
“Semua penganggaran akan dievaluasi kembali agar pelaksanaan program tetap sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat luas secara nasional,” tutupnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
