BGN Klaim Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari Lebih Efisien dan Minim Risiko Negara
Editorialkaltim.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi isu yang beredar terkait kebijakan pemberian insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp6 juta per hari yang disebut-sebut sebagai bentuk pemborosan anggaran. BGN menegaskan skema tersebut justru merupakan strategi efisien dengan risiko yang sangat minim bagi negara.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa terdapat sejumlah prinsip mendasar dalam skema kemitraan yang diterapkan.
Ia menekankan bahwa dana Rp6 juta per hari bukan merupakan anggaran pembangunan dari APBN, melainkan mekanisme pembayaran layanan atas SPPG yang telah berjalan. Seluruh pembangunan fisik dilakukan melalui investasi mandiri oleh mitra.
Menurutnya, seluruh risiko dalam skema ini juga sepenuhnya ditanggung oleh mitra, mulai dari pembangunan, operasional, evaluasi, hingga risiko bencana alam. Ia mencontohkan peristiwa banjir yang sempat merusak salah satu SPPG di Aceh.
“Seperti di aceh ketika SPPG tersapu banjir maka yang rugi adalah mitra bukan BGN, mereka harus bangun lagi. Jadi kita memindahkan resiko total kepada mitra, makanya saya sampaikan 6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiahpun untuk pemeliharaan, perbaikan dan lain-lain,” jelas Dadan pada Sosialisasi Regulasi Kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional, Rabu (25/2/2026).
Dadan juga menilai pembangunan melalui mitra lebih efisien karena kecil kemungkinan terjadi praktik mark up.
Menurutnya, mitra akan membangun fasilitas sesuai kebutuhan layanan tanpa membebani diri sendiri dengan biaya berlebihan. Ia mencontohkan pembangunan SPPG oleh Persatuan Islam (Persis) yang disebut memiliki kualitas sangat baik dengan nilai investasi sekitar Rp3 miliar.
“Saya liat kemaren SPPG yang dibangun oleh Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) itu sangat bagus sekali, itu dibangun dengan dana tiga miliar. Saya yakin kalau itu dibangun oleh dana APBN itu nilainya 6 miliar, jadi kita sudah 50 persen lebih efisien,” ungkap Dadan.
Selain efisiensi biaya, BGN menilai keunggulan utama skema kemitraan terletak pada kecepatan waktu pembangunan atau yang disebut sebagai the winning of time. Dadan menyebut bangunan representatif dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.
“Bangunan semewah Persis, Polri, atau tempat lain yang mewah-mewah itu bisa dibangun dalam waktu dua bulan, selesai. Kalau APBN bagaimana? Satu, harus tunjuk konsultan dulu. Konsultan perencanaan berapa bulan? Dua bulan. Kemudian berkirim surat ke Pemda untuk pinjam pakai, berapa bulan? Satu bulan. Kemudian sudah dapat tanahnya, begitu disurvei ternyata tidak cocok, apa yang dilakukan? Harus geser. Ketika geser, apa yang dilakukan? Minta izin ke Kementerian Keuangan untuk menggeser posisi, satu bulan lagi. Selesai. Semua selesai, apa yang dilakukan? Tender. Tender berapa? 45 hari. Sementara mitra yang bangun, 45 hari sudah selesai,” tegas Dadan.
Saat ini, BGN mencatat telah memiliki 24.122 SPPG yang seluruhnya dibangun melalui skema kemitraan dan sudah beroperasi. Rata-rata pembangunan disebut mencapai 50 SPPG per hari.
BGN menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan kemitraan mampu menghadirkan percepatan signifikan sekaligus menjaga efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Karena itu, lembaga tersebut menegaskan kebijakan insentif fasilitas SPPG Rp6 juta per hari bukanlah pemborosan, melainkan strategi untuk memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan cepat, efisien, serta meminimalkan risiko fiskal negara dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
