gratispoll
KaltimSamarinda

Berharap Pemkot Samarinda Dapat Tingkatkan Bantuan Guna Kesejahteraan Guru non-ASN

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi (Foto: Editorialkaltim/Nita)

Editorialkaltim.com — Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi menyoroti penyaluran bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) ke sekolah swasta di Kota Samarinda.

Ismail menilai, kendati bantuan operasional dari pemerintah telah mencapai lembaga pendidikan swasta, kondisi yang memprihatinkan masih terlihat pada guru non-ASN, lantaran skema penggajian sepenuhnya bergantung pada yayasan dan iuran siswa.

“Gaji guru tergantung dari iuran, misalnya siswa jumlahnya sedikit dan SPP-nya kecil, otomatis pemasukan yang didapat sekolah dan gaji guru terbatas,” ucap Ismail.

Baca  Wakil Ketua DPRD Kritik Lambannya Pembangunan di Lahan HGB Samarinda

Ia juga menyebut kesulitan dari sekolah swasta untuk mencari siswa, karena tidak memiliki program unggulan. Akibatnya, dana BOS sering digunakan untuk menutup kekurangan operasional, bukan diperuntukkan bagi kesejahteraan tenaga pendidik.

Menurutnya, kesenjangan cukup lebar jika melihat perbedaan sistem penggajian antara guru swasta dan ASN. Di mana, guru ASN memiliki kepastian pada pendapatan dan jenjang karier, berbanding terbalik dengan guru swasta yang menggantungkan pada keuangan internal sekolah.

Baca  Politikus Golkar Minta Peningkatan Drainase untuk Atasi Banjir di Samarinda Utara

Ismail juga mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan perlindungan sosial bagi guru swasta, khususnya pada akses terhadap layanan kesehatan.

“Semoga dengan adanya dukungan Pemkot Samarinda dan Provinsi Kaltim pada pendidikan swasta terus ditingkatkan, tak hanya melalui bantuan operasional, namun juga perluasan insentif dan jaminan sosial guna menjaga kualitas pendidikan,” bebernya.

Selain itu, ia turut mengusulkan agar program seperti Gratispol dari Pemprov Kaltim dapat dimaksimalkan untuk tenaga pendidik non-ASN.

Baca  Disdikbud Kaltim Gelar Bimtek P5 di Balikpapan, 100 Ketua OSIS SMK Hadir

“Jika insentif dari pemerintah dicabut, maka guru swasta hanya bisa bergantung pada gaji dari yayasan. Padahal sekolah swasta di Samarinda jumlahnya lebih banyak ketimbang sekolah negeri,” tutup Ismail. (nit/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button