Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Berau, mengalokasikan dana hingga Rp463,68 miliar untuk pembangunan di 100 desa pada 2025. Anggaran ini diharapkan menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Agus Salim, mengungkapkan bahwa Alokasi Dana Kampung (ADK) 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yakni Rp320 miliar.
Namun, persentase dana perimbangan untuk desa meningkat dari 10,1 persen pada 2024 menjadi 12 persen pada 2025.
“Aturan mainnya jelas di PP Nomor 43 Tahun 2014, di mana kabupaten wajib menyisihkan minimal 10 persen dari dana perimbangan untuk desa. Kami justru meningkatkan menjadi 12 persen,” ujar Agus.
Selain bersumber dari APBN dan APBD, anggaran untuk desa di Berau juga berasal dari bagi hasil pajak daerah sebesar Rp9,85 miliar dan retribusi Rp1,25 miliar. Pemerintah Kabupaten Berau juga memberikan bantuan tambahan, antara lain: Rp2 miliar untuk program PKK, Rp500 juta untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rp500 juta untuk Karang Taruna.
Setiap Rukun Tetangga (RT) di 561 wilayah akan menerima Rp50 juta. Total anggaran sebesar Rp28,05 miliar dialokasikan langsung ke tingkat RT.
“Ini adalah bentuk dukungan langsung kepada masyarakat di tingkat paling dasar,” tambah Agus.
Menurut Agus, ada tiga indikator utama dalam menentukan besaran anggaran yang diterima setiap desa, yaitu:
- Jumlah Penduduk – Desa dengan jumlah penduduk besar berpotensi mendapat porsi anggaran lebih besar.
- Tingkat Kemiskinan – Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi menjadi prioritas.
- Luas Wilayah – Desa dengan wilayah yang luas membutuhkan tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
“Tidak ada pembagian merata. Semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa,” tegas Agus.
Sementara itu, dana desa (DD) juga mengalami kenaikan dari Rp92,61 miliar pada 2024 menjadi Rp101,53 miliar pada 2025.
Namun, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih dalam tahap negosiasi.
“Kami optimistis akan ada tambahan anggaran dari pemerintah provinsi,” ujar Agus.
Ia menambahkan pentingnya pengelolaan anggaran secara tepat waktu dan transparan untuk menghindari dana mengendap atau penyalahgunaan.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
