Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menegaskan ratusan usulan aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kamus usulan belum masuk tahap pokok-pokok pikiran (pokir). Saat ini, daftar tersebut masih dibahas bersama pemerintah daerah.
Ia merespons adanya penyusutan jumlah usulan dari sekitar 160 menjadi 25 setelah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, angka tersebut belum final karena masih berada dalam tahap pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
“Kamus usulan tersebut belum menjadi pokir DPRD. Saat ini masih dibahas bersama pemerintah daerah untuk mencari kesepakatan terbaik,” ujarnya, Selasa (7/4/2026), Samarinda.
Hasanuddin menjelaskan, perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi hal wajar dalam proses penyusunan tersebut. DPRD membawa hasil reses yang mencerminkan aspirasi masyarakat, sementara pemerintah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ia menyebut, kondisi fiskal yang terbatas menjadi faktor utama dalam penyesuaian jumlah usulan. Karena itu, pembahasan dilakukan untuk menemukan titik temu antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran.
“Usulan dari DPRD berasal dari hasil reses masyarakat, sedangkan pemerintah menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini terbatas,” katanya.
Menurutnya, besaran kamus usulan harus realistis agar program yang direncanakan dapat dijalankan secara optimal. Ia mengingatkan agar perencanaan tidak hanya besar di atas kertas, namun juga mampu direalisasikan.
“Kamus usulan harus realistis dengan kemampuan anggaran. Tidak perlu terlalu besar jika kondisi fiskal daerah sedang mengalami tekanan dan penurunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menegaskan pembahasan saat ini masih difokuskan pada penyusunan kamus usulan, belum memasuki tahap penetapan pokir DPRD. Proses tersebut masih akan terus berjalan hingga menjelang agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi.
Ia menyampaikan, finalisasi kamus usulan direncanakan selesai sebelum Musrenbang digelar pada akhir April. Dengan demikian, daftar yang disepakati nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas serta kemampuan anggaran daerah.
“Pembahasan masih bergulir dan belum masuk tahap pokir. Kita tunggu hingga mendekati Musrenbang provinsi agar hasilnya lebih matang dan terukur,” tutupnya.
Ia berharap seluruh proses berjalan optimal sehingga aspirasi masyarakat tetap terakomodasi tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah. Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, program pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
