Editorialkaltim.com – Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Samarinda Tumenggung Udayana menilai bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak telah membawa kemajuan signifikan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa undang-undang tersebut tidak hanya menyatukan jadwal pelaksanaan pilkada secara nasional, tetapi juga memberikan fleksibilitas lebih dalam proses pencalonan kepala daerah.
“UU Pilkada Serentak menunjukkan kemajuan dalam tata kelola demokrasi. Selain mempermudah penyelenggaraan serentak, aturan-aturan teknis yang diatur di dalamnya memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan,” ujarnya dalam sesi tanya jawab kegiatan reses dan diskusi publik yang digelar oleh Anggota DPD RI Andi Sofyan Hasdam di Cafe Bagios, Rabu (18/12/2024).
Meski demikian, Ia juga menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap beberapa aspek, khususnya dalam penguatan regulasi untuk mencegah pelanggaran seperti politik uang. Menurutnya, penguatan aturan menjadi kunci untuk menciptakan pilkada yang lebih bersih dan kredibel.
“Penguatan regulasi sangat penting, terutama untuk menekan praktik money politics yang masih sering terjadi. Di sisi lain, edukasi kepada generasi muda harus terus dilakukan agar mereka memilih pemimpin dengan pertimbangan yang matang, bukan karena iming-iming sesaat,” tambahnya.
Ia juga memberikan catatan kritis terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, usulan ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mencederai demokrasi yang telah dibangun selama ini.
“Demokrasi kita telah berkembang jauh, dan pemilihan langsung adalah simbol kepercayaan rakyat terhadap sistem tersebut. Mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD justru berpotensi mengurangi legitimasi dan keterlibatan rakyat dalam proses politik,” tegasnya.
Ia berharap saran masukan yang diberikan dalam kegiatan tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kebijakan dalam menyusun aturan yang lebih komprehensif dan inklusif demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. (Adr)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
