Bansos Disebut Alat Politik, Jokowi: Untuk Perkuat Daya Beli Masyarakat
Editorialkaltim.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat bukanlah sebuah manuver politik. Hal ini diungkapkan sebagai tanggapan atas kekhawatiran beberapa pihak mengenai penggunaan bansos sebagai alat politik.
Pernyataan ini disampaikan dalam Presiden Jokowi kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat (2/2/2024).
Bansos yang dimaksud Presiden Jokowi mencakup berbagai bentuk, di antaranya adalah bantuan beras yang telah disalurkan sejak September 2023. Menurut Presiden, bansos ini merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga pangan yang terjadi secara global.
Selain bantuan beras, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Presiden mengaitkan kebijakan ini dengan dampak fenomena iklim El Nino yang menyebabkan kemarau panjang dan berdampak pada naiknya harga pangan dunia.
“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan yang ketat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengambil keputusan terkait bansos secara sepihak.
“Semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik Prof. Lili Romli menyampaikan bahwa penyaluran bansos perlu diawasi ketat, terutama di tahun politik ini. Menurutnya, dengan meningkatnya anggaran bansos, potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik juga meningkat.
“Saya kira ya perlu ada pengawasan terhadap penyaluran bansos tersebut karena potensi politisasi terbuka lebar. Bisa jadi bansos ditunggangi oleh muatan politik untuk memenangkan paslon tertentu,” ungkap Prof Lili seperti dikutip dari Media Indonesia.
Prof. Lili juga mendesak Bawaslu untuk turut serta mengawasi penyaluran bansos. Menurut Prof Lili, intervensi Bawaslu sangat urgen untuk mencegah penyalahgunaan bansos dalam konteks politik.
“Intervensi Bawaslu menjadi urgen agar tidak terjadi penyalahgunaan penyaluran bansos untuk kepentingan politik,” tambahnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
