Editorialkaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti penerapan kebijakan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang rencananya mulai diberlakukan pekan depan. Ia menilai, kebijakan tersebut harus benar-benar dijalankan secara optimal agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Menurutnya, kebijakan WFA yang digagas pemerintah pusat memiliki tujuan utama untuk efisiensi, terutama dalam penggunaan energi dan bahan bakar. Namun, ia menegaskan bahwa esensi dari kebijakan tersebut bukan sekadar penghematan, melainkan juga bagaimana menjaga kualitas kinerja ASN.
“Kalau kebijakan dari pusat terkait WFA itu kan tujuannya untuk berhemat, baik listrik maupun BBM. Itu maksudnya semua instansi harus bisa menjalankan secara efektif,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Kebijakan ini disebut akan mulai diterapkan setelah diumumkan oleh pemerintah pusat, baik oleh Presiden Prabowo Subianto maupun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari langkah efisiensi di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.
Meski demikian, Ananda menekankan bahwa yang paling krusial adalah implementasi di lapangan. Ia mengingatkan agar skema kerja fleksibel tersebut tidak menurunkan produktivitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita lihat nanti implementasinya seperti apa. Hari ini kita semua diminta kinerjanya lebih maksimal lagi, apalagi dengan kondisi global dan nasional berdampak langsung,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini terbatas, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan. Dalam konteks ini, WFA dinilai bisa menjadi peluang untuk bekerja lebih fleksibel tanpa mengurangi capaian kinerja.
“Ruang fiskal kita lagi terbatas. Kita diminta, baik pusat maupun daerah, untuk lebih kreatif meningkatkan pendapatan daerah dan kinerja harus terus didorong maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ananda menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh seluruh daerah. Ia berharap seluruh ASN dapat beradaptasi dengan pola kerja baru tanpa mengabaikan tanggung jawab pelayanan publik.
“Ini sudah menjadi keputusan, yang pasti kita kerjakan dengan semaksimal mungkin agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak mengalami penurunan kualitas,” pungkasnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
