Editorialkaltim.com – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca menilai masih banyak pekerja seni yang bekerja tanpa sistem yang jelas. Sehingga, ia mendorong adanya aturan bagi pekerja seni di Samarinda.
Ia menyampaikan, perhatian lebih perlu diberikan terhadap para pekerja seni, dan diperlukan legalitas secara resmi.
“Kita harus melakukan pendataan resmi untuk seniman di Samarinda. Diwajibkan menggunakan ID card dan terdata, hal ini dilakukan untuk mengetahui dengan jelas siapa yang aktif,” ucap Markaca.
Terlepas itu, ia juga mengafirmasi terkait upah yang diterima para seniman yang masih belum menunjukkan adanya kenaikan di tengah gemuruhnya pertumbuhan ekonomi di Kota Tepian.
Pasalnya, sejak tahun 2006 hingga kini, kata Markaca, banyak seniman khususnya di bidang musisi dan penari masih menerima upah berkisar Rp400 hingga Rp500 ribu untuk sekali tampil.
Menurutnya, dengan nominal tersebut, masih tergolong jauh dari standarisasi kelayakan upah minimum di Samarinda.
“Dengan upah yang minim sangat tidak masuk akal. Sehingga perlu adanya regulasi untuk mengatur upah minimum seniman,” tegasnya.
Markaca juga mendukung adanya pembentukan asosiasi resmi atau lembaga berbadan hukum yang menaungi kepentingan para seniman, agar seniman profesional memiliki payung hukum untuk melindungi hak mereka.
Namun demikian, ia berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa bersinergi membentuk aturan resmi terkait persoalan pekerja seni.
“Hal ini tak akan bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya koordinasi yang baik bersama pemerintah. Kita harus bersama-sama merumuskan regulasi ini. Sudah waktunya pekerja seni dapat tempat dan penghargaan yang layak,” tutup Markaca. (nit/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
