KaltimSamarinda

Arsada Kaltim Nilai RSUD Hadapi Krisis, Persoalan SDM hingga Anggaran Menghantui

Ketua Umum Pengurus Wilayah Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Kalimantan Timur, Martina Yulianti, (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Ketua Umum Pengurus Wilayah Asosiasi Rumah Sakit Daerah Kalimantan Timur (Arsada Kaltim), Martina Yulianti, menilai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) saat ini tengah menghadapi kondisi yang tidak mudah. Ia menyebut rumah sakit daerah berada dalam situasi krisis atau turbulensi.

“Kita sadari bersama, hari ini rumah sakit daerah sebenarnya tidak dalam kondisi yang mudah. Bahkan jika boleh disebut krisis atau sedang mengalami turbulensi, itulah yang dialami rumah sakit umum daerah saat ini,” ujar Martina saat memberikan sambutan usai pengukuhan Pengurus Wilayah Arsada Kaltim di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (4/2/2026).

Baca  DPRD Kukar Targetkan 30 Raperda Rampung Tahun 2025

Ia menjelaskan, tantangan utama yang dihadapi rumah sakit daerah berkaitan dengan pemenuhan standar input, terutama dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan tenaga medis spesialis menjadi persoalan besar dalam memenuhi standar Kementerian Kesehatan serta regulasi baru rumah sakit berbasis kompetensi.

“Teman-teman rumah sakit daerah sedang berjuang bagaimana agar bisa kompeten. Karena jika SDM, khususnya spesialis, tidak mencukupi, rumah sakit bisa dinilai tidak kompeten dan ini tentu berdampak pada kerja sama dengan BPJS,” jelasnya.

Baca  Menuju Pilkada Damai! KPU Kaltim Gelar Deklarasi, Polda Siapkan Pengamanan Ketat

Martina menegaskan, rumah sakit daerah saat ini merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dan tidak lagi menjadi perangkat daerah. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Kesehatan, menjadi faktor yang sangat menentukan keberlangsungan layanan rumah sakit daerah.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Rumah sakit daerah sangat bergantung kepada ‘ayah dan ibu’ kami, yaitu Kepala Dinas Kesehatan,” ungkapnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah diperlukan dalam pemenuhan standar input, penyikapan terhadap regulasi yang terus berkembang, serta menghadapi keterbatasan anggaran daerah. Salah satu persoalan besar yang dihadapi RSUD saat ini adalah aturan terkait SDM, di mana tenaga non-aparatur sipil negara harus dibiayai melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baca  PJ Gubernur Kaltim Ajak Warga Aktif Sukseskan Pilkada 2024

“Tidak semua rumah sakit memiliki kemampuan untuk membayar tenaga spesialis. Saya rasa masih banyak rumah sakit daerah yang menghadapi masalah serius terkait hal ini,” pungkasnya. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button