Editorialkaltim.com – Dampak kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dirasakan pemerintah daerah. Di Kota Samarinda, penurunan dana transfer pusat menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 mengalami kontraksi cukup tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, kondisi tersebut tidak terelakkan dan harus direspons dengan kebijakan yang adaptif serta terukur agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Penurunan dana transfer sangat berpengaruh terhadap struktur APBD. Karena itu satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dan memprioritaskan belanja pelayanan publik,” ujar Andi Harun, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan, nilai APBD Samarinda yang sebelumnya berada di kisaran Rp5,8 triliun kini turun menjadi sekitar Rp3 triliunan. Penurunan lebih dari Rp1 triliun itu memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian besar, terutama dengan memangkas belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Efisiensi anggaran dilakukan pada sejumlah pos, mulai dari perjalanan dinas, makan dan minum, alat tulis kantor, hingga kegiatan seremonial. Untuk perjalanan dinas, Pemkot Samarinda hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Belanja perjalanan dinas seluruh OPD hanya Rp7 miliar dan itu pun sangat selektif. Undangan yang sifatnya seremonial pasti tidak kita setujui,” tegasnya.
Selain itu, belanja makan dan minum yang pada tahun-tahun sebelumnya dapat menembus lebih dari Rp90 miliar kini dipangkas hingga lebih dari 80 persen. Bahkan, untuk rapat internal pemerintah, konsumsi ditiadakan, kecuali kegiatan yang melibatkan pihak luar.
Efisiensi juga menyasar agenda seremonial daerah. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Samarinda yang sebelumnya digelar dua kali dalam setahun, pada 2026 hanya dilaksanakan satu kali. Kebijakan ini disebut mampu menghemat anggaran sekitar Rp1–1,5 miliar.
“Belanja seremonial kita alihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.
Andi Harun menegaskan, kebijakan efisiensi tersebut bukan sekadar penghematan jangka pendek, melainkan bagian dari upaya membangun pola belanja yang lebih sehat dan berkelanjutan agar APBD Samarinda tetap kuat menghadapi tantangan fiskal di tahun-tahun mendatang. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
